Penguatan Peran Serta Aisyiyah Dalam Pencegahan Praktik P2GP di Kalsel: Penggalangan Komitmen dan Orientasi Kader

Banjarmasin - Majelis Kesehatan (MaKes) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Selatan (Kalsel) berdasarkan kerjasama MaKes Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) dengan Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia (Dit.UPL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) melaksanakan "Penggalangan Komitmen dan Orientasi Kader Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau Sunat Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan”, Selasa 20 Agustus 2024 di Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMBjm) di Jalan Letjen S. Parman Kompleks Rumah Sakit (RS) Islam, Gang Purnama No.88, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin dan Jalan Gubernur Syarkawi, Handil Bakti, Alalak, Barito Kuala, Kalsel.

Sebelum acara dibuka secara resmi, Ketua PWA Kalsel Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. dalam laporan penyelenggaraan menjelaskan, penggalangan komitmen untuk pencegahan praktik P2GP diikuti oleh peserta perwakilan dari dinas terkait, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi profesi kesehatan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah dan PWA Kalsel. Sedangkan peserta orientasi kader sebanyak 20 orang berasal dari tiga kabupaten/kota yakni Banjarmasin, Banjarbaru dan Banjar.

Baca juga: Terkait Akurasi Data Dukcapil, Yanuar Prihatin: Perlu Keterangan Professional Mengenai ODGJ

Setelah laporan disusul arahan Ketua MaKes PPA  Dr. Warsiti, S.Kp. M.Kep. Sp. Mat. yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dit.UPL Kemenkes RI yang telah memberikan kepercayaan bermitra dengan Aisyiyah dalam upaya pencegahan praktik P2GP.

Baca juga: Bahas Revisi RUU Praktik Kedokteran, Irma Chaniago Soroti IDI Sebagai Otoritas Tunggal

Dia berharap kepada para kader setelah mengikuti orientasi agar melakukan edukasi ke masyarakat sasaran secara maksimal dan berkesinambungan. "Sehingga upaya pencegahan praktik P2GP di Kalsel secara perlahan dapat dikurangi bahkan dieliminasi, " ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

"Penghapusan praktik sunat perempuan bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menghilangkan praktik yang dinilai dapat membahayakan kesehatan reproduksi, " imbuh Warsiti.

Baca juga: Hetifah Sjaifudian: Adanya Penyebaran Hepatitis, PTM Boleh Asal Kantin Tutup

Dilanjutkan sambutan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Dr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. sekaligus membuka acara secara resmi yang diwakili oleh staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Hj. Husnul Hatimah, SH., M.H.

Baca juga: Rahmad Handoyo: Kemenaker Diminta Tindak Tegas Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan

Gubernur menyambut baik program pencegahan praktik P2GP di Kalsel ini. Dia berharap setelah  ditanda tanganinya komitmen oleh berbagai elemen terkait dan kader Aisyiyah yang mengikuti pelatihan pencegahan praktik P2GP, selanjutnya dapat dilakukan edukasi dan perluasan informasi ke masyarakat sehingga warga memiliki pengetahuan dan memahami bahwa praktik P2GP perlu dicegah dan tidak dilakukan lagi kepada anak-anak perempuan.

Penggalangan komitmen dan orientasi kader ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta Aisyiyah mulai dari pusat, wilayah, daerah sampai cabang dan ranting dalam pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia.

Baca juga: Vaksin Booster Itu Penting, Apa Alasannya?

Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Kalsel, namun juga diselenggarakan di Sumatera Barat (Sumbar) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemilihan ketiga provinsi ini berdasarkan data sepuluh besar provinsi dengan kasus praktik P2GP tertinggi di Indonesia.

Setelah pemaparan materi oleh para narasumber dilakukan pembacaan naskah komitmen dipimpin oleh Perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel dilanjutkan dengan penandatangan komitmen oleh peserta dari Dinkes, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh A, pimpinan ormas dan perwakilan organisasi profesi dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Adanya penandatanganan komitmen ini merupakan wujud dan bagian dari dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk pencegahan praktik P2GP di Kalsel.

Baca juga: Kunjungi Ponpes Syubannul Wathon, Presiden Jokowi: Capaian Vaksinasi Patut Ditiru

Selama pelatihan peserta mendapatkan materi dari para narasumber antara lain dr. Astuti, MKKK. selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Kelompok Rentan/Dit.UPL Kemenkes RI tentang “Kebijakan Pencegahan Praktik P2GP”. Selanjutnya, materi tentang “Pandangan dan Putusan Tarjih tentang P2GP” disampaikan oleh Evi Sofia Inayati, S. Psi selaku Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PPA. Dilanjutkan, Windarti, S.ST., M.Kes. selaku Penelaah Teknis Kebijakan Dinkes Kalsel tentang “Gambaran Praktik P2GP di Provinsi Kalimantan Selatan”. Kemudian, dr. Zakiah, Sp. OG (Spesialis Kandungan dari RS. Sultan Suriansyah dan RS. Islam Banjarmasin) menyampaikan “P2GP ditinjau secara medis dan pengaruhnya terhadap masa depan keluarga”. Berikutnya, penyampaian materi oleh Anggota MaKes PPA Dr. Hirfa Turrahmi, SPd., SST., MKM tentang Gerakan Aisyiyah Sehat (GRASS) dan Peran Kader dalam pencegahan praktik P2GP.

Terakhir adalah pemberian materi teknis dan rencana tindak lanjut (rtl) yang akan dilakukan oleh setiap kader untuk diimplementasikan di masyarakat dibimbing oleh Diah Lestari Budiarti, SKM., M.M. dan Sri Lestari, S.SIT., MMR. dari MaKes PPA.

Selain materi utama dari para narasumber peserta pelatihan juga dibekali dengan teknik edukasi langsung dan teknik edukasi melalui media sosial (medsos) Whatsapp Group (WaG), Instagram (Ig), Facebook (Fb) dengan sasaran khusus remaja, pasangan usia subur (pus), tokoh adat dan masyarakat pada umumnya.

Baca juga: Tak Ada Transmisi PMK ke Manusia, Nabil Haroen: Jangan Jumawa dan Tetap Waspada

Peserta juga belajar tentang cara penggunaan perangkat media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dibuat oleh MaKes PPA.

Para Kader, yang telah dilatih akan melakukan edukasi langsung kepada masyarakat sasaran baik individu maupun kelompok juga edukasi tidak langsung melalui medsos yang dimilikinya.

Sebagai bekal untuk edukasi selain mendapatkan materi dari para narasumber, kader juga dibekali media KIE berupa leaflet dan e-flyer yang dapat dipergunakan oleh masing-masing kader dalam melakukan edukasi.

Program ini diharapkan menjadi pemicu bagi kabupaten/kota yang tidak menjadi lokus di Kalsel dengan cara mereplikasi model yang dilaksanakan oleh kader di tiga Kabupaten/ Kota (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar).

Baca juga: Arzeti Bilbina: Antisipasi Lonjakan Covid-19, DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat Kegiatan Skala Besar

Keberhasilan dari sebuah program dalam menjalankan implementasi di lapangan tidak lepas dari adanya monitoring dan evaluasi, baik selama dalam perjalanan maupun sesudah selesai kegiatan dilaksanakan agar diketahui perkembangan, hambatan dan target capaian yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan arahan dan bimbingan dari Makes PWA Kalsel dengan melakukan monitoring dan evaluasi selama kader mengimplementasikan edukasi kepada minimal lima kelompok sasaran di tempatnya masing-masing.